Di tengah kompleksitas tantangan di sektor pertanian, keluarga petani dan nelayan kerap menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional. Namun, perjuangan mereka tidak lepas dari isu hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, dan tarik-menarik kepentingan di ranah kebijakan publik. Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) berbagi pandangannya tentang strategi advokasi yang dilakukan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) serta masa depan pertanian keluarga di Indonesia.
Menurut Gunawan selaku Steering Committee KNPK mengatakan bahwa isu HAM masuk dalam agenda pertanian keluarga melalui Rencana Aksi Pertanian Keluarga yang selaras dengan instrumen HAM universal dan Deklarasi Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Perdesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas / UNDROP). Sementara itu, agenda keadilan sosial juga menjadi bagian penting dari Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga (RAN PK), khususnya dalam aspek reforma agraria, kedaulatan pangan, keadilan gender, dan isu-isu lain yang mendukung pemenuhan hak-hak petani. “Keadilan sosial adalah realisasi progresif pemenuhan HAM bagi pertanian keluarga,” tegasnya.
Salah satu keberhasilan signifikan KNPK, kata Gunawan, adalah menjadikan RAN PK sebagai agenda resmi pemerintah. Dokumen RAN PK yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas kini diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan. Ini menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan perspektif pertanian keluarga ke dalam kebijakan nasional. Untuk mempengaruhi kebijakan publik, KNPK mengandalkan strategi advokasi yang komprehensif. Mereka membangun dialog multipihak, didukung dengan riset dan pemantauan lapangan, penulisan policy paper serta alat pemantauan (tools of monitoring), kampanye publik, dan pengelolaan pengetahuan terkait praktik-praktik baik pertanian keluarga.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Gunawan mengakui tantangan terbesar KNPK adalah bersaing dengan kepentingan-kepentingan lain yang mempengaruhi kebijakan di tingkat pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Kondisi ini membuat perjuangan untuk mengutamakan kepentingan petani dan nelayan keluarga menjadi medan yang penuh dinamika.
Gunawan menegaskan sebuah pesan kunci bahwa: “Pertanian keluarga adalah prasyarat utama bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).” Baginya, masa depan pertanian Indonesia hanya akan terjamin jika para pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa memberikan dukungan nyata kepada pertanian keluarga sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. (Noor Chasanah-KR53 Broadcast)