Jakarta, 2025 — Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 7-9 Agustus 2025 dengan suasana penuh semangat kolaborasi dan refleksi. Rapat ini menjadi momentum penting bagi organisasi yang menaungi berbagai unsur petani keluarga, nelayan, masyarakat adat, hingga peramu hasil hutan untuk memperkuat agenda bersama dalam mewujudkan pertanian keluarga yang berdaulat, berkelanjutan, dan sejahtera.
Menurut Ika N. Krisnayanti, Sekretaris Jenderal KNPK terpilih periode 2025–2026, RAT tahun ini memiliki empat tujuan utama. “Pertama, kami ingin berbagi pandangan dan pengalaman dari tiap organisasi anggota terhadap situasi terkini. Kedua, memperdalam pemahaman tentang perkembangan pelaksanaan Dasawarsa Pertanian Keluarga (UNDFF 2019–2028) di Indonesia serta terbentuknya Sekretariat Bersama Koordinasi Nasional Pertanian Keluarga (KNPK – Bappenas – FAO – IFAD). Ketiga, menyelesaikan aspek legalitas KNPK dan keempat, menyusun serta menetapkan rencana strategis organisasi,” jelasnya.
Dalam pandangan KNPK, isu pertanian keluarga tidak hanya soal teknis produksi pangan, tetapi merupakan isu fundamental yang menyangkut kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. “Petani keluarga adalah aktor kunci penyedia pangan global. Penting diingat, pertanian keluarga itu luas: mencakup petani, nelayan keluarga, peramu hasil hutan, masyarakat adat, penggembala, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Karena itu, isu pertanian keluarga adalah isu semua orang,” ungkap Ika.
Hasil RAT 2025 juga menghasilkan sejumlah langkah konkret. Pada periode 2024–2025, KNPK menegaskan fokus utama pada advokasi kebijakan publik yang berpihak pada pertanian keluarga. Salah satu capaian strategis adalah kemitraan erat dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta kerja sama dengan FAO dan IFAD, khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga 2024–2030 (RAN PK 2024–2030).
Tidak berhenti di situ, KNPK juga menyiapkan agenda tindak lanjut berupa audiensi dan penjajakan kerja sama dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Kehutanan. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani keluarga secara menyeluruh.
Sebagai Sekjen baru, Ika menegaskan harapan besar KNPK ke depan: “Kami ingin Pertanian Keluarga menjadi arus utama pembangunan di Indonesia. KNPK harus hadir aktif mendorong pengarusutamaan pertanian keluarga di setiap level, baik lokal, nasional, maupun internasional.”
Dengan spirit kolaborasi, penguatan kelembagaan, dan strategi advokasi yang jelas, KNPK optimis bahwa pertanian keluarga akan semakin diakui sebagai fondasi penting dalam menjamin ketahanan pangan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. (Noor Chasanah-KR53 Broadcast)